Diskusi Kedua Paslon dengan Organisasi Kesehatan dalam Pagelaran Walnya


Jakarta – Dialog Silaturahmi Paslon Presiden dan Wakil Presiden bersama Komunitas Kesehatan (28/02/19) | Dok. Qonita Adzkia Infokom UMJ

Tepat di hari Kamis, 28 Februari 2019, telah diadakan Dialog Silaturahmi Paslon Presiden dan Wakil Presiden Bersama Komunitas Kesehatan. Dialog yang dikoordinir oleh pengurus IDI (Ikatan Dokter Indonesia) ini diadakan di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan. Acara ini dihadiri oleh kurang lebih 500 orang dari 7 organisasi profesi kesehatan  dengan mengundang kedua paslon presiden dan wakil presiden untuk berdiskusi mengenai masalah pelayanan kesehatan di Indonesia. Tujuh organisasi tersebut adalah IDI, PDGI (Persatuan Dokter Gigi Indonesia),  IBI (Ikatan Bidan Indonesia), PPNI (Persatuan Perawat Nasional Indonesia), Persagi (Persatuan Ahli Gizi Indonesia), IAI (Ikatan Apoteker Indonesia) dan IAKMI (Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia). Tentunya tujuan diadakan acara ini adalah untuk menyampaikan aspirasi kepada kedua paslon dan mengetahui kebijakan apa saja yang kedua paslon miliki dalam bidang kesehatan.

“Ada 3 hal besar yang menjadi fokus isu organisasi profesi, yang pertama adalah persoalan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional), kedua sistem reward untuk tenaga kesehatan, dan yang ketiga adalah perlindungan hukum untuk para pemberi pelayanan. Itu 3 isu besar yang dititipkan pada kedua paslon,” ujar dr. Nurhidayat sebagai bendahara dalam acara ini.

Dokter Nurhidayat mengatakan bahwa hal ini tidak bersifat “menodong”, tetapi hanya memberikan aspirasi supaya kedua paslon agar bisa memahami konteks persoalan kesehatan. Walaupun nantinya narasi dari kedua paslon hanya menjadi sebuah janji, mereka tidak akan berinterpretasi seperti itu, karena  mereka mengerti bahwa amanah itu berat. Maka dari itu, pesan aspirasi seharusnya dapat ditangkap sebagai keinginan dari komunitas kesehatan.

Ceramah oleh Calon Presiden no. urut 1, Joko Widodo | Dok. Mutiara Amalia PHN BPN ISMKI

Menurut Pak Jokowi, dalam sambutannya, jika ingin menjadi negara yg maju ada sebuah jebakan yang harus dihindari yaitu middle income trap, jebakan negara yang berpendapatan menengah. Jika kita terjebak di sini, tidak mungkin bisa melompat menjadi negara maju. Untuk menghindari hal tersebut, kita harus membangun infrastruktur. Infrakstruktur kita masih tertinggal 37%. Biaya logistik dan biaya trasnportasi masih 2,5 x lebih mahal dibandingkan dengan Singapura dan Malaysia yang artinya daya saing kita rendah.

Pembangunan SDM juga mau tidak mau menjadi sebuah sarat mutlak bagi pendapatan kita ke depan. Oleh karena itu, isu kesehatan adalah isu yang sangat strategis, meskipun infrastruktur kita baik kalau SDM kita rendah, contohnya stunting masih tinggi, gizi buruk masih ada, dan sanitasi masih belum tertangani jangan harap kita bisa lompat jadi negara maju. Bonus demografi seharusnya bisa menjadi produktif dengan daya saing kuat apabila ditangani dengan baik. Dalam 5 tahun ini, kita konsentrasi di bidang infrastruktur, nanti kita akan menggeser pada safeting strategy, masuk ke dalam pembangunan SDM, salah satunya adalah bidang kesehatan yang menjadi fokus kita. Mengenai JKN, masih ada problem dan hal teknis di lapangan, harus diselesaikan dengan keseluruhan-holistik dan ditangani antar institusi, mohon dimaklumi.

Lain hal dengan Pak Jokowi, menurut Pak Prabowo, persoalan inti dari bangsa Indonesia bahwa sebenarnya kekayaan Indonesia tidak tinggal di Indonesia. Kekayaan kita terus mengalir ke “luar” selama puluhan tahun dengan berbagai bukti berupa angka dan fakta, contohnya defisit dana BPJS Kesehatan (Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan)  sekitar 20 triliun rupiah.

“Kalau saya memimpin suatu pemerintahan tersebut, saya akan anggap persoalan defisit BPJS ini adalah persoalan kecil, karena fakta yang saya perhitungkan dan saya temukan bahwa kebocoran uang bangsa Indonesia tiap tahunnya lebih dari 1000 triliun.” tegas Pak Prabowo.

Inti dari sambutan Pak Prabowo ini adalah mengenai kebutuhan bangsa. Kita harus meningkatkan pelayanan kesehatan kepada anak-anak Indonesia. Kalau tidak, kita akan terus menerus menjadi bangsa yang kalah. Anak-anak Indonesia harus mendapatkan gizi yang cukup, semua kalangan masyarakat harus memiliki kehidupan dan kualitas hidup yang baik, dokter-dokter harus dihormati, rumah sakit kita harus menjadi rumah sakit yang memadai, orang-orang miskin pun harus diberi pelayanan kesehatan yang merata. Tuntutan-tuntutan yang ada merupakan tujuan dalam pemerataan kesejahteraan mulai dari garda utama yaitu pendidikan dan kesehatan. Empat poin lain yang akan beliau fokuskan ke depannya adalah masalah DLP (Dokter Layanan Primer), kesejahteraan tenaga kesehatan, perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan, dan realita masalah kebijakan kesehatan.

Membahas soal isu kesehatan tentunya tidak luput dari masalah JKN, apakah sudah memuaskan bagi pasien dan tenaga medis?

“Memuaskan, indikator sebetulnya apa? Kalau ditanya secara personal pasti semua tidak puas, tetapi yang perlu diketahui upaya negara dalam rangka memberikan pelayanan terbaik untuk rakyatnya itu adalah suatu hal yang harus di apresiasi. JKN itu membiayai semua permasalahan terkait kesehatan sudah luar biasa, dimana biayanya sangat besar, mungkin hanya Indonesia. Jadi, mungkin perlu upaya perbaikan. Jika bertanya kepada orang-orang yang dulu tidak berani pergi ke rumah sakit lalu sekarang berani ke rumah sakit, berani di operasi, pasti mereka cukup puas, ya, namanya juga gratis. Menurut saya, soal premi mungkin perlu dihitung ulang. Bisa dikonfirmasi bahwa premi yang dibayarkan oleh peserta ini tidak cukup, artinya perlu kajian ulang dan butuh kearifan lebih untuk bisa meningkatkan iuran.” ujar dr. Nurhidayat.

Beralih dari isu kesehatan, isu yang selanjutnya dibahas adalah isu pendidikan kedokteran. Isu moratorium fakultas kedokteran memang sedang ramai diperbincangkan. Dokter Nurhidayat menyatakan setuju dengan moratorium tersebut. Baginya, sebanyak 83 fakultas kedokteran yang ada di Indonesia harus dievaluasi mengenai mutu, kualitas, hasil, dan asuhannya. Apabila tidak memenuhi kualifikasi tersebut, suatu fakultas kedokteran dapat dipertimbangkan untuk ditangguhkan. Selain moratorium, beliau juga mengimbau agar semua fakultas kedokteran memberlakukan dan memberikan acuan nilai atau SKS (Satuan Kredit Semester) untuk kegiatan organisasi maupun kegiatan mahasiswa. Misalkan menjadi panitia suatu event, ketua senat, pengurus senat, sehingga mahasiswa/i dapat langsung terlibat dalam kegiatan organisasi untuk mengasah kemampuan memimpin, kemampuan dipimpin dan sistematika berpikir.


Foto bersama Joko Widodo dengan perwakilan beberapa komunitas kesehatan | dok. Mutiara Amalia PHN BPN ISMKI

Foto bersama Prabowo Subianto dengan perwakilan komunitas kesehatan | dok. Qonita Adzkia Infokom BEM FK UMJ

Foto bersama PHN BPN ISMKI dengan perwakilan IDI.

You May Also Like

Cinta Ditolak, TB Bertindak

#DedikasiBPN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *